JurnalPatroliNews – Jawa Timur,- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengajak kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menggelorakan Salam Pancasila atau salam Kebangsaan.
Tidak hanya itu Kepala BPIP juga mendorong Pemkab Sumenep untuk mensosialisasikan mata ajar Pendidikan Pancasila dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
“Kami juga berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mensosialisasikan mata ajar Pendidikan Pancasila”, ujarnya saat kunjungan ke pendopo Bupati Minggu, (27/03/2022).
Dia mengajak kepada Pemkab Sumenep untuk untuk mengembalikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup.
“Maka dari itu, mari kita kuatkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara”, jelasnya.
Dirinya juga mengaku dalam mata ajar Pendidikan Pancasila tersebut terdapat 75 persen dengan metode peraktek dan 35 persen teori.
“Salah satu keuntungan PP tersebut adalah Pencasila menjadi paling utama dalam mata ajarnya”, paparnya.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H menyambut baik kedatangan BPIP untuk mensosialisasikan Salam Pancasila dan PP Nomor 4 tentang Standar Pendidilan Nasional.
“Kami memiliki Daerah yang luas baik darat maupun laut dengan 126 pulau kecil diantaranya 48 pulau sudah berpenghuni”, paparnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Sumenep memiliki ragam agama dan budaya. Bupati Sumenep itu menyatakan juga bahwa pembangunan keraton Sumenep menunjukkan kerukunan antar suku.
“Bangunan (keraton) ini dikerjakan oleh arsitek dari suku Tionghoa, Lauw Piango, pada tahun 1781, di masa pemerintahan Raja Abdurrahman,” jelasnya.
Peranan keraton, menurut Achmad, dalam menjaga keharmonisan merupakan kelebihan dari Kabupaten Sumenep.
“Keraton Sumenep adalah bukti kerjasama dan toleransi di masyarakat yang majemuk. Penataan keraton yang mendesain tata kotanya untuk penataan suku-suku yang ada, dan bahkan penataan terhadap tempat ibadah bersebelahan,” tuturnya.
Komentar