JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan anggaran khusus sebesar Rp 4,8 triliun untuk 15 kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Tambahan anggaran ini merupakan bagian dari rencana Prabowo untuk program-program unggulannya, yang dikenal dengan Program Quick Win Presiden Terpilih Prabowo Subianto 2025, dengan total anggaran mencapai Rp 113 triliun. Dengan demikian, total anggaran tambahan dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 117,87 triliun.
“Ini adalah hasil pengalokasian yang sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden Terpilih,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Dari total tambahan anggaran Rp 4,8 triliun, Rp 3,4 triliun dialokasikan untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Sisanya, Rp 1,4 triliun, dibagi untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman RI, dan BPKP.
Program Quick Win senilai Rp 113 triliun terdiri dari beberapa inisiatif utama. Pertama, program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun, ditujukan untuk pemberian makan siang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Kedua, terdapat program pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 triliun, yang mencakup cek kesehatan untuk 52,2 juta orang, termasuk pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk deteksi penyakit kritis.
Ketiga, ada program pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Program ini mencakup peningkatan fasilitas rumah sakit tipe D menjadi tipe C, lengkap dengan sarana dan alat kesehatan.
Keempat, program renovasi sekolah dengan alokasi Rp 20 triliun untuk memperbaiki ruang kelas, meubelair, dan MCK. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan koordinasi dari Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menentukan lokasi renovasi.
Terakhir, program pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun akan dilakukan di empat lokasi: Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Komentar