Airlangga Bertemu Dirjen WTO di Paris, Serukan Perdagangan Global yang Setara dan Berkeadilan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan global yang adil dan berbasis aturan dalam pertemuannya dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, Selasa pagi, 3 Juni 2025, waktu Paris.

Pertemuan ini berlangsung di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 yang dihadiri oleh para pemimpin dan pejabat tinggi ekonomi dari berbagai negara.

“Peran WTO sangat vital dalam menjaga sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan aturan,” ujar Airlangga. Ia menambahkan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya WTO untuk terus memperkuat peranannya, terutama dalam mendampingi negara berkembang agar mampu terlibat aktif dalam arus perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

Dalam diskusi tersebut, Airlangga juga menyoroti sejumlah isu yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional, termasuk reformasi sektor pertanian, perikanan, serta tantangan dan peluang dalam perdagangan digital.

Sebagai satu-satunya lembaga global yang menangani kesepakatan dagang dan penyelesaian sengketa antarnegara, WTO kini memiliki 166 anggota, mayoritas berasal dari negara-negara berkembang. Indonesia telah bergabung sejak tahun 1994 melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, dan keanggotaannya telah membawa berbagai keuntungan strategis, seperti akses pada Most Favoured Nation (MFN), National Treatment, serta berbagai fasilitas peningkatan kapasitas lewat skema Special and Differential Treatment (SDT).

Tak hanya bertukar pandangan dalam pertemuan pagi itu, Menko Airlangga juga dijadwalkan menghadiri sesi informal antarmenteri WTO di malam harinya. Forum ini akan membahas agenda reformasi internal WTO, demi menjawab tantangan baru dalam tatanan perdagangan global.

Dalam lawatan ke Paris kali ini, Airlangga turut didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Deputi Kemenko Perekonomian, Perwakilan Tetap RI untuk WTO di Jenewa, serta Asisten Deputi bidang kerja sama multilateral.

Komentar