JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana demonstrasi besar-besaran yang akan digelar oleh para buruh dan pensiunan PT Pos Indonesia di sekitar Patung Kuda dan kompleks DPR RI pada Selasa, 3 Juni 2025, dipastikan tidak jadi berlangsung.
Keputusan pembatalan tersebut muncul setelah tercapainya kesepakatan awal antara Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB), jajaran pemerintah, dan DPR untuk menggelar pembahasan bersama mengenai sejumlah tuntutan utama yang sebelumnya disuarakan.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan bahwa seluruh pihak akan duduk bersama pada Kamis, 5 Juni 2025, guna membahas aspirasi yang telah disampaikan.
“Dengan adanya agenda pertemuan ini, maka aksi massa yang semula dijadwalkan pada 3 Juni resmi kami batalkan,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Adapun empat isu pokok yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain:
- Penolakan terhadap penghapusan hak sumbangan dan tunjangan pensiun untuk pensiunan PT Pos Indonesia.
- Tuntutan agar mitra kerja pos diangkat menjadi pegawai tetap.
- Penolakan kenaikan iuran dan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan.
- Permintaan penghentian praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem kerja alih daya (outsourcing).
Dua dari empat poin tuntutan, yaitu terkait pensiunan dan status mitra pos, akan dikupas langsung bersama Menteri BUMN dan pimpinan PT Danantara, holding BUMN yang menaungi Pos Indonesia. Sedangkan dua isu lainnya akan menjadi bagian dari pembahasan dengan DPR dan pihak pemerintah bersama KSP-PB.
Said Iqbal menyampaikan harapannya agar forum perundingan nanti menghasilkan keputusan yang berpihak kepada para pekerja.
“Kami ingin solusi konkret, terutama menyangkut masa depan pensiunan dan para mitra kerja yang selama ini mengabdi di Pos Indonesia,” ujarnya menutup pernyataan.
Komentar