JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menjelaskan alasan di balik pertemuan rekonstruksi efisiensi anggaran yang melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta seluruh kementerian dan lembaga pada 11 Februari 2025.
Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025. Namun, besaran efisiensi di setiap K/L mengalami revisi setelah rapat rekonstruksi anggaran dilakukan.
“Itu terjadi akibat miskomunikasi antar K/L,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa kesalahan komunikasi tersebut berkaitan dengan pengurangan anggaran yang semula ditetapkan masing-masing K/L tidak selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Oleh karena itu, dalam pertemuan rekonstruksi anggaran, pemotongan anggaran langsung ditentukan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan.
“Misalnya, sebelumnya ada aturan dalam surat pertama bahwa perjalanan dinas dipangkas 80% atau 90%. Namun, sebenarnya bukan seluruh perjalanan dinas yang dipotong sebesar itu, melainkan diseleksi mana yang dianggap tidak mendesak dan mana yang masih diperlukan,” jelas Wihadi.
Sebelumnya, Komisi I hingga XIII DPR RI menunda rapat efisiensi anggaran dengan para menteri dan kepala lembaga negara yang menjadi mitra mereka. Penundaan tersebut berdasarkan Surat Nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari 2025.
Surat tersebut menyebutkan bahwa rapat ditunda karena Kementerian/Lembaga masih menunggu rekonstruksi anggaran dari pemerintah.
“Sehubungan dengan permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga, maka pimpinan Komisi I sampai XIII DPR RI diminta untuk menunda rapat tersebut,” demikian kutipan surat tersebut.
Selain itu, dalam surat juga ditegaskan bahwa jika ada komisi yang telah lebih dulu membahas efisiensi anggaran dengan mitra kerja mereka, maka rapat lanjutan perlu dilakukan setelah rekonstruksi anggaran selesai.
Komentar