JurnalPatroliNews – Jakarta,– Menarik sekali untuk mencermati petunjuk arah Sekjen PDI Perjuangan yang melihat soliditas kabinet yang tidak terganggu oleh lingkungan yang berambisi untuk maju di 2024.
Sekjen PDI Perjuangan punya banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non struktural. Peringatan Sekjen PDI Perjuangan tidak bisa angin lalu karena tentu Sekjen PDI Perjuangan telah melakukan pengungkit terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah
Peringatan pernah pernah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan jauh hari sebelumnya menjelang pelantikan kabinet 2019 lalu. Sebagai Partai Politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan dua tidak disikapi dengan serius maka tidak tertutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional dalam beragam bentuknya. Mungkin apa yang di alami oleh Menteri sebelumnya bisa dipetik jadi pelajaran.
Peringatan ini tentunya berangkat dari upaya upaya Sekjen PDI Perjuangan untuk menjaga Presiden dari potensi negatif yang merugikan ambiguitas tersebut seperti program program yang tidak lebih dari gimmick gimmick tanpa dampak positif yang bisa dirasakan Rakyat apalagi dalam situasi Pandemi saat ini.
Siapa yang dimaksud Sekjen PDI Perjuangan? Menurut saya barangkali pekerja tersebut boleh jadi mengarah pada Erick Thohir. Tidak sulit memeriksa jejak ambisi Erick Thohir di google seperti misalnya, relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick untuk Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di media sosial juga konten konten You Tube mudah didapatkan.
Sebagai contoh terdekat, dalam satu bulan terakhir ini Ribuan spanduk puja puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu, jangan jangan jumlah lari spanduk kampanye masker Presiden. Tragisnya spanduk spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu yang sesuai dengan maraknya aksi aksi Omnibus Law yang ditujukan pada DPR dan Presiden. Spanduk puja puji itu benar-benar tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang disaat Erick Thohir masih diberlakukan sebagai Menteri terlebih dahulu spanduk itu yang terkenal disaat pandemi dan bersama dengan perkakas yang marak. Promosi diri saat seluruh elemen Bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani urutan terakhir.
Dalam situasi ini sebaiknya Menteri fokus pada bidang pekerjaan dan bergotong royong pengawasan Presiden. Ambisi menteri menuju 2024 baik-baik saja diredam dulu agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan acara kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini.
Daripada Erick menebar Gimmick dan spanduk mungkin lebih baik serius membenahi BUMN sehingga tidak mengganti Direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN. Gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin Corona di bulan November tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan.
Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan Rakyat, namun bagaimanapun pernyataan Erick tentang Vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah ubah menjadi bencana Rakyat dan membuat gaduh dimana mana. Kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada Presiden. Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan tidak transparan ubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.
Kementrian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Rakyat heran jika Rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang justru di Era Erick membengkak menjadi hampir 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat. Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak mengurus azas azas pemerintahan yang baik justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10 / MBU / 10/2020 yang melegalkan Rangkap Jabatan. Disaat Jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pengangguran bertambah tapi disaat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan tentu merupakan keputusan yang benar-benar tidak mengerti penderitaan Rakyat.
Momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periodenya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menterinya. Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya. Presiden yang perlu siapa Menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan, siapa, yang diam diam di duga siapkan “tim sukses” 2024 melalui penempatan ratusan orang dengan biaya negara, mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya, semua itu membiarkan kelak akan menjadi beban memberatkan dan merusak citra Presiden.
Dalam sejarah politik berbagai bangsa kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari sumber di luar gerbang istana.
Salam Hormat Jakarta 30 Oktober 2020
Adian Napitupulu Sekjen PENA 98
Komentar