Anggota DPR dari Gerindra Desak Pembubaran BUMD yang Tidak Produktif

JurnalPatroliNews – Jakarta, — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengusulkan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dengan membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak sehat dan membebani anggaran publik.

Dalam pernyataan resminya, legislator dari Partai Gerindra ini menyoroti keberadaan sejumlah BUMD yang justru menjadi penghambat efisiensi fiskal, bukan motor penggerak ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa banyak dari perusahaan daerah ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan, bahkan kerap menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui penyertaan modal.

“Pak Presiden sangat fokus pada efisiensi. Tapi sayangnya, banyak BUMD yang justru menunjukkan sebaliknya — tidak efisien, tidak sehat secara keuangan, dan menjadi beban bagi daerah,” ujar Bahtra.

Ia menegaskan perlunya perhatian lebih dari Kementerian Dalam Negeri agar pemda dapat melakukan evaluasi dan restrukturisasi, bahkan pembubaran terhadap BUMD yang terbukti tidak produktif.

Bahtra juga menyoroti praktik tidak sehat dalam penunjukan jajaran direksi dan komisaris yang kerap kali sarat kepentingan politik pasca-pilkada. Menurutnya, hal ini membuat pengelolaan BUMD menjadi tidak profesional dan kehilangan arah.

“Sering kali, posisi penting diisi oleh individu yang hanya mengandalkan kedekatan politik, bukan kompetensi. Ini yang memperparah kinerja BUMD,” tegas anggota DPR asal Sulawesi Tenggara tersebut.

Namun, ia menekankan bahwa BUMD yang memiliki peran strategis untuk pelayanan publik — seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) — tetap perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, entitas seperti itu sebaiknya dilakukan pembenahan, bukan pembubaran.

“Kalau BUMD itu menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya air bersih, ya tentu kita tidak bicara pembubaran, tapi perbaikan tata kelolanya,” kata Bahtra.

Sebaliknya, BUMD yang hanya bergerak di sektor non-esensial seperti jasa parkir dan justru mengalami kerugian, menurutnya layak dibubarkan.

“Daripada mempertahankan badan usaha yang merugi terus menerus, lebih baik dialihkan anggarannya untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Komentar