JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara menanggapi isu yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menilai perdebatan tersebut tidak lagi relevan dan meminta publik untuk mengakhiri wacana yang dinilainya tidak produktif.
Dalam keterangannya kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Bahlil menegaskan bahwa proses hukum telah membuktikan bahwa dokumen pendidikan Presiden ketujuh RI itu sah. Ia mengimbau semua pihak agar menghormati hasil penyelidikan resmi yang telah dilakukan.
“Soal ijazah Presiden Jokowi, saya pikir proses hukum sudah menjawab semuanya. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa dirinya sejak awal tidak percaya pada tuduhan tersebut dan menyayangkan masih adanya pihak yang terus mempersoalkannya.
Bahlil menyampaikan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memverifikasi seluruh dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Jokowi. Hasilnya, semua dokumen dinyatakan asli, termasuk ijazah sarjana dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang diterbitkan pada 5 November 1985.
“Saya kira masyarakat sudah cukup tahu. Penegak hukum sudah bicara, dokumen sudah diperlihatkan, jadi sebaiknya kita akhiri polemik ini,” tegas Bahlil.
Dalam konferensi pers Bareskrim Polri yang digelar sehari sebelumnya, foto ijazah Jokowi ditampilkan melalui layar besar. Selain itu, turut dipaparkan dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk salinan ijazah yang sebelumnya dilaporkan sebagai palsu oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Walau begitu, Bareskrim menampilkan dokumen yang diserahkan kuasa hukum Presiden sebagai bukti keaslian, bukan dokumen asli secara fisik.
Bahlil menutup pernyataannya dengan seruan agar masyarakat dan media beralih membahas hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupan rakyat.
“Cukuplah. Kita perlu fokus pada persoalan besar yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Isu seperti ini hanya menghabiskan energi bangsa,” ujarnya.
Dengan pernyataan tegas dari Bahlil dan bukti yang telah disampaikan oleh Bareskrim, pemerintah berharap publik tidak lagi terjebak pada isu-isu yang tidak berdasar dan mengganggu stabilitas sosial.
Komentar