JurnalPatroliNews – Jakarta – Usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) mendapatkan tambahan anggaran dari APBN memunculkan berbagai respons, salah satunya dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Bima mengingatkan bahwa isu pendanaan parpol tak bisa dilihat secara sepihak. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh, agar reformasi pembiayaan politik tidak disalahartikan.
“Model pendanaan partai politik harus dirancang utuh, tidak bisa dikupas hanya sebagian. Perlu melihat praktik yang sudah diterapkan di berbagai negara,” ujar Bima saat hadir dalam forum diskusi “Proklamasi Democracy Forum” di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.
Ia mencontohkan sistem di Amerika Serikat, di mana politik dibiayai oleh kontribusi swasta dalam skala besar. Namun, pendekatan ini punya konsekuensi tersendiri.
“Pendanaan dari korporasi memang terbuka, tapi dampaknya, kekuatan modal bisa mengarahkan kebijakan publik. Politik menjadi sangat liberal,” jelasnya.
Sebaliknya, lanjut Bima, sejumlah negara di Eropa menerapkan pola subsidi dari negara kepada partai politik. Pendekatan ini justru ditujukan agar partai bisa menjalankan fungsi strategisnya tanpa ketergantungan pada sponsor swasta.
Model Eropa ini, kata Bima, bisa dijadikan pertimbangan serius untuk Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat.
“Yang utama adalah akuntabilitas. Setiap rupiah dari negara untuk partai harus jelas penggunaannya. Harus transparan dan bisa diaudit. KPK, publik, bahkan kalangan akademisi harus ikut mengawasi,” tegasnya.
Bima juga menyebutkan bahwa ide reformasi pembiayaan partai banyak bermula dari dunia akademik, bukan dari para elite parpol.
“Tujuan akhirnya bukan memperkaya elite politik, tapi memperkuat demokrasi. Dana itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat—digunakan untuk edukasi politik, pembinaan kader, dan meningkatkan kualitas pemilu,” tambahnya.
Ia menegaskan, jangan sampai muncul kesan bahwa dana dari negara akan dinikmati para pengurus partai semata. “Bukan untuk elite, tapi untuk rakyat sebagai pemilih,” tutupnya.
Komentar