JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi santai usulan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diganti. Menurutnya, permintaan semacam itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi.
“Itu hal lumrah dalam politik. Setiap warga berhak menyuarakan pendapat, dan tentu aspirasi seperti itu harus dihormati,” ujar Herman saat ditemui di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.
Namun ia menambahkan bahwa segala bentuk usulan yang menyangkut jabatan publik harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Selama tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran, lanjutnya, tidak ada landasan yang cukup untuk memproses tuntutan tersebut.
Herman menekankan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengalihkan fokus pada wacana yang dianggapnya tidak memiliki dasar hukum kuat. Ia menyatakan bahwa partainya lebih memilih untuk memprioritaskan isu-isu penting seperti penguatan ekonomi nasional dan pembahasan undang-undang strategis.
“Kami sedang mengkaji soal UU Perampasan Aset, kondisi BUMN, dan pemulihan ekonomi. Itu yang menjadi fokus Demokrat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan nasional.
Herman mengajak publik untuk tidak larut dalam isu-isu politis yang tidak berdampak nyata terhadap kepentingan rakyat. “Kalau cuma aspirasi, silakan saja disuarakan. Tapi jangan sampai mengganggu stabilitas pemerintahan,” tutupnya.
Komentar