JurnalPatroliNews – Jakarta – Rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh meninggalkan dampak besar bagi dunia pendidikan. Data terbaru mencatat 1.009 sekolah mengalami kerusakan parah, sehingga aktivitas belajar mengajar lumpuh di banyak lokasi.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah sigap agar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan.
“Dalam situasi bencana seperti ini, yang harus diselamatkan terlebih dahulu adalah ruang belajar anak-anak, karena pendidikan menentukan masa depan mereka,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Fikri mengakui perbaikan lebih dari seribu sekolah yang rusak memerlukan dana yang sangat besar, jauh melebihi kemampuan anggaran reguler yang dimiliki Kemendikdasmen.
Karena itu, ia meminta kementerian terkait segera menjalin koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) atau dana on call dalam rangka penanganan bencana pendidikan.
“Beban pendanaannya sangat tinggi, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran Kemendikdasmen. Maka perlu bekerja sama dengan BNPB karena mereka memiliki alokasi khusus untuk penanganan bencana,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain persoalan anggaran, Fikri juga menyoroti pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BPBD di tiga provinsi terdampak untuk mempercepat pemulihan pendidikan.
Ia juga menekankan perlunya fasilitas sekolah darurat agar proses belajar dapat tetap berjalan. Namun Fikri menegaskan, keberadaan sekolah darurat hanya diperbolehkan bagi anak-anak yang tidak mengalami trauma berat.
“Jika ada murid yang terdampak trauma, maka pendampingan dan pemulihan psikologis harus dilakukan terlebih dahulu,” tutupnya.
