JurnalPatroliNews – Jakarta – Yusril Ihza Mahendra, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menyatakan bahwa dirinya diminta oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM.
Pernyataan ini disampaikan oleh Yusril usai bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.
“Jadi sekarang ini ditarik ke atas ada Menko yang mengurusi hukum dan HAM, yang tugas-tugasnya mencakup, hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga lain internal pemerintah,” ungkap Yusril.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan dipecah menjadi dua kementerian terpisah, yakni Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum dan HAM.
“Ya, jadi Kemenko Polhukam akan dipecah. Satu untuk urusan politik dan keamanan, dan yang lainnya untuk hukum serta HAM,” ujar Yusril.
Ahli Hukum Tata Negara ini lebih lanjut menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga akan mengalami perubahan, dengan beberapa direktoratnya, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diangkat menjadi kementerian tersendiri.
Kementerian-kementerian baru ini nantinya akan dikoordinasikan di bawah Kemenko Hukum dan HAM.
“Penegakan hukum akan dikelola secara terpadu, terutama bagi lembaga-lembaga di bawah kendali pemerintah, seperti kejaksaan dan kepolisian,” tambah Yusril.
Sebagai informasi, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode 2001-2004.
Pada kesempatan yang sama, Yusril merupakan salah satu dari sejumlah tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo untuk dipertimbangkan sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Komentar