Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Ongku P. Hasibuan, juga mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan RUU tersebut.
“RUU ini tampaknya diabaikan, padahal sangat strategis untuk pembahasan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan maritim. Pembangunan di sektor kelautan perlu dipercepat,” ungkapnya.
Agung Widyantoro, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, menambahkan bahwa RUU ini sangat mendesak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah kepulauan yang terpinggirkan.
“RUU ini penting untuk mengatasi isu di wilayah kepulauan. Jika disepakati, masalah dengan negara tetangga juga dapat diatasi dengan lebih baik,” jelasnya.
Saadiah Uluputty dari Fraksi PKS juga menyesalkan sikap pemerintah. “Surpres sudah ada sejak Maret 2020, jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pembahasan RUU ini. Namun, karena kurangnya respon pemerintah, RUU ini menjadi terabaikan,” katanya.
Di akhir rapat, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Musthofa, mengusulkan perlunya terobosan agar pembahasan Pansus tetap dapat berjalan tanpa hambatan. “Kita perlu skenario alternatif agar pembahasan RUU ini tetap dapat dilakukan,” tutupnya.
Komentar