JurnalPatroliNews – Jakarta – Dugaan skandal pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Tony Rosyid menilai bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), seharusnya mengetahui praktik pengoplosan BBM jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) yang terjadi dalam rentang 2018 hingga 2023.
Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. “Kejadian ini berlangsung di era pemerintahan Jokowi, sehingga mustahil tidak diketahui,” ujar Tony dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).
Tony juga menyoroti peran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024. Ia menilai, Ahok tidak mungkin tidak mengetahui praktik tersebut.
“Seorang komisaris utama pasti tahu kalau ada dugaan pengoplosan BBM dalam skala besar seperti ini. Jika tidak tahu, itu keterlaluan,” tegas Tony.
Menanggapi pernyataan Ahok yang mengaku telah melaporkan masalah ini namun tidak mendapat respons, Tony menganggap alasan tersebut tidak masuk akal.
“Jika memang serius, Ahok seharusnya melapor langsung ke Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Jika tidak diindahkan, pilihan lainnya adalah mundur dari jabatan komisaris utama,” lanjutnya.
Namun, faktanya, Ahok tetap menjabat hingga akhirnya meninggalkan Pertamina setelah adanya perbedaan dukungan politik dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Lucu kalau Ahok baru bersuara sekarang,” pungkas Tony.
Komentar