JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno kembali menegaskan pentingnya keadilan energi, khususnya akses terhadap listrik, sebagai hak dasar seluruh warga negara Indonesia.
Dalam kunjungannya ke berbagai kampus di Sumatera Utara lewat program MPR Goes to Campus, Eddy berdialog dengan kalangan akademik seperti guru besar, dosen, dan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), serta UIN Sumatera Utara.
Menurut Eddy, kondisi ketimpangan akses listrik masih nyata terlihat di Indonesia. Data yang ia paparkan menunjukkan bahwa sebanyak 10.800 desa di seluruh penjuru negeri belum tersentuh aliran listrik, dan sekitar 780.000 warga masih hidup tanpa menikmati energi yang seharusnya mereka miliki sebagai hak dasar.
“Ini adalah tantangan besar yang sedang kita carikan solusinya bersama PLN dan pemerintah agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam hal pemenuhan hak kelistrikan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 17 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa MPR bukan sekadar lembaga legislatif, tapi juga pengawal amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang sehat.
“Bila ada yang bertanya kenapa MPR bicara soal energi dan lingkungan, maka jawabannya ada dalam konstitusi kita. Negara menjamin hak rakyat atas lingkungan bersih dan pembangunan berkelanjutan,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.
Mengutip Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Eddy menyoroti perlunya arah pembangunan nasional yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekonomi.
Ia pun mengajak seluruh civitas akademika untuk berperan aktif dalam menghadirkan gagasan baru guna mempercepat proses transisi energi sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan.
“MPR tidak hanya rumah rakyat, tapi juga rumah sinergi. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi kampus, para dosen, dan mahasiswa untuk turut terlibat menyelamatkan masa depan lingkungan kita,” tutup Eddy.
Komentar