JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam program podcast Ruang Redaksi yang dipandu oleh Ahmad Kiflan Wakik, pada Senin, 23 Juni 2025.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang mengurusi sektor energi, lingkungan, investasi, serta hilirisasi industri, Eddy menyampaikan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan aset yang sangat menarik bagi banyak kalangan. Namun ia mengingatkan, pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh merusak alam.
“Selalu muncul dilema antara mendorong ekonomi atau menjaga lingkungan. Tapi yang kita cari adalah jalan tengah yang paling minim risikonya,” ungkap Eddy.
Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi dan industrialisasi tetap harus tunduk pada aturan hukum serta etika lingkungan yang berlaku, demi menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah tambang.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa bila dikelola secara benar, aktivitas pertambangan mampu menyumbang pemasukan negara sekaligus menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Namun demikian, ia juga mengkritisi praktik tambang ilegal yang merusak kawasan lindung, seperti yang terjadi di wilayah Raja Ampat. Aktivitas tersebut, menurutnya, dilakukan tanpa izin resmi, bahkan berada di pulau kecil yang tergolong dalam zona konservasi dan pariwisata.
“Apapun jenis tambangnya—baik itu uranium, nikel, atau lainnya—harus mengikuti peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. Meskipun metode pengelolaannya bisa berbeda, prinsip hukum dan lingkungan tidak boleh diabaikan,” tegas Eddy.
Komentar