Selain itu, Faisal menyoroti perlunya perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari sekian banyak perusahaan BUMN, hanya sedikit yang memberikan dividen kepada negara. Padahal, pemerintah terus menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya sangat besar. Hal ini perlu diperbaiki agar BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan negara.
“Dividen dan pemberian PMN berjalan bersamaan. Praktis, kontribusi bagi negara sangat kecil,” jelasnya.
Faisal juga menyinggung soal subsidi pemerintah yang belum tepat sasaran, seperti subsidi BBM dan pupuk. Menurutnya, perbaikan tata kelola subsidi diperlukan agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu caranya adalah dengan memberantas penyelundupan atau praktik ilegal. Misalnya, dugaan penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal dari Indonesia ke China. Jika penyelundupan ini bisa dicegah, maka pendapatan negara bisa meningkat.
“Selain itu, sumber penerimaan PNBP lainnya seperti penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal tanpa membayar royalti. Penambangan ilegal dan berbagai aktivitas ilegal lainnya merupakan sumber penerimaan negara yang hilang,” tambahnya.
Komentar