JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem dapat sepenuhnya teratasi pada akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa berbagai strategi telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan ini, mulai dari perbaikan sistem data hingga program pemberdayaan yang lebih terarah.
“Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan ekstrem terus menurun. Pemerintah optimistis bahwa pada Desember 2026, kemiskinan ekstrem tidak lagi menjadi masalah di Indonesia,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resmi pada Kamis, 13 Februari 2025.
Langkah pertama yang diambil adalah memperbaiki sistem pendataan kemiskinan. Kemenko PM memimpin upaya integrasi data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang nantinya akan menjadi acuan utama dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Dengan DTSEN, seluruh program bantuan bisa lebih tepat sasaran sehingga pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 8,57 persen bisa ditekan hingga 4,5-5 persen pada 2029.
Dalam upaya tersebut, Kemenko PM merancang beberapa strategi utama. Salah satunya adalah skema graduasi kemiskinan, yang membagi masyarakat dalam empat kategori: miskin ekstrem, miskin, rentan miskin, dan siap graduasi.
Kelompok miskin ekstrem akan menerima bantuan sosial penuh serta pendampingan untuk membentuk pola pikir yang lebih mandiri. Sementara itu, masyarakat miskin dan rentan miskin akan mendapatkan bantuan sosial terbatas serta dukungan usaha. Mereka yang telah siap bertransisi dari kemiskinan akan ditempatkan dalam kelompok mentoring bisnis untuk penguatan ekonomi jangka panjang.
Selain skema graduasi, strategi lain yang tengah dikembangkan meliputi pemberdayaan berbasis masyarakat, optimalisasi pembiayaan usaha, ekosistem program makan bergizi gratis (MBG), serta pendirian sekolah rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Agar kebijakan ini berhasil, perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi,” pungkas Cak Imin.
Komentar