JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya untuk tetap fokus memperjuangkan penurunan bea masuk sebesar 32 persen tanpa terdistraksi oleh ancaman tarif tambahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memilih bersikap realistis dan strategis dengan tetap memprioritaskan pengurangan tarif final yang telah ditetapkan, alih-alih merespons wacana tarif baru yang belum memiliki kepastian.
“Kita mencatat isu itu, tapi tidak menjadikannya bahan pertimbangan utama. Sekarang fokus kita adalah tarif 32 persen yang sudah berlaku. Itu yang sedang kita upayakan agar bisa turun,” ujar Haryo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/7).
Haryo juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada rincian resmi dari pemerintah AS mengenai rencana tambahan tarif 10 persen bagi anggota BRICS, sehingga Indonesia memilih untuk tidak berspekulasi.
“Kita belum lihat kalkulasi resmi atau struktur tarifnya. Jadi, belum jadi dasar kita untuk bersikap,” tambahnya.
Alih-alih terpaku pada ancaman AS, Haryo menyatakan pemerintah tengah menargetkan agar tarif yang dikenakan terhadap produk asal Indonesia bisa lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN lainnya.
“Yang kita inginkan, posisi tarif kita bisa ditekan hingga berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Kita ingin jadi yang terendah,” tegasnya.
Sementara itu, di forum internasional BRICS yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, ancaman Trump terhadap negara-negara anggotanya tidak menjadi agenda utama. Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT tersebut menegaskan bahwa BRICS bukan forum untuk menghadapi AS atau negara manapun.
“Tujuan utama BRICS adalah memperkuat kerja sama negara berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan global, bukan untuk menghadapi Amerika atau pihak tertentu,” jelas Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, Selasa (8/7).
Ia juga memastikan bahwa pernyataan Trump tidak dibahas secara formal di dalam forum.
“Diskusi lebih banyak menyoroti isu-isu strategis seperti perubahan iklim, kesehatan global, situasi geopolitik, dan penguatan sistem multilateral,” ujar Tata.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang pada prinsip dialog dan kerja sama internasional, sekaligus menjaga kepentingan ekonomi nasional secara maksimal di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Komentar