JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan baru terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kebijakan terbaru ini, kepala daerah tidak diwajibkan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saran yang diberikan adalah agar kepala daerah tidak perlu ikut serta dalam eksekusi program MBG, tetapi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung Badan Gizi Nasional,” ujar Dadan seusai menghadiri acara Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Peran Pemda dalam Program MBG
Dadan menjelaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki tugas utama dalam memastikan kesiapan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan program ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi pusat distribusi makanan bergizi.
“Pemda hanya perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti bangunan untuk SPPG, sudah siap digunakan,” tambahnya.
Anggaran MBG Dipastikan Aman
Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menegaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah dialokasikan dengan baik dan dalam kondisi aman.
“Anggaran sudah tersedia dan tidak ada kendala dalam hal pendanaan,” katanya.
Selain itu, ada strategi efisiensi yang diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan sistem pinjam pakai lahan guna mengurangi kebutuhan belanja tanah baru.
“Kami melakukan penghematan dengan menggunakan skema pinjam pakai lahan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian tanah,” jelas Dadan.
Dengan arahan baru ini, Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai rencana, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan kesiapan infrastruktur yang lebih matang.
Komentar