JurnalPatroliNews – Pangkalpinang,- Janji kampanye untuk menggratiskan jaminan kesehatan masyarakat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan oleh salah satu calon kepala daerah (Cakada) memicu reaksi tajam dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Zainuddin Pay, Ketua Anti Korupsi Peduli Pejabat Daerah (AKPPD) Bangka Belitung, yang menilai pernyataan tersebut tidak realistis dan menyesatkan. Rabu (2/9/2024).
Zainuddin mengungkapkan, klaim mengenai penggratisan jaminan kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, saat ini angka partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah mencapai 99,41%.
Angka ini bahkan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75%.
“Jadi, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kita akan memberikan BPJS gratis, karena hampir semua masyarakat sudah terdaftar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan yang diambil di Kabupaten Bangka, di mana sebanyak 30.000 peserta BPJS telah dihapus dari anggaran APBD.
Di Kecamatan Mendo Barat, contohnya, sekitar 4.000 peserta BPJS dihapus. “Saya harap calon pasangan tidak mengumbar janji yang tidak masuk akal,” lanjut Zainuddin.
Kondisi ekonomi daerah, khususnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Babel, juga menjadi sorotan.
Zainuddin mengingatkan bahwa dalam situasi keuangan yang tidak stabil, membuat janji-janji besar hanya untuk kepentingan kampanye adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
“APBD kita tidak baik-baik saja. Jadi, tidak relevan jika harus jor-joran dalam merealisasikan sesuatu hanya untuk menarik perhatian publik,” tambahnya.
Berdasarkan data BPJS per 31 Mei 2024, jumlah peserta JKN di Babel mencapai 1.493.468 jiwa. Zainuddin menekankan bahwa ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam program jaminan kesehatan.
Komentar