JurnalPatroliNews – Jakarta – Polemik distribusi LPG 3 Kg menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan makan siang antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Merdeka, Selasa, 4 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi presiden.
Menurut Bahlil, JK berbagi pengalaman mengenai kebijakan LPG saat masih menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2000. Ketika ditanya apakah ada masukan dari JK terkait masalah distribusi LPG yang belakangan ramai diperbincangkan, Bahlil menegaskan bahwa JK menekankan pentingnya penataan distribusi agar lebih terkontrol.
“Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu sangat penting,” ujar Bahlil kepada awak media.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang dan kenaikan harga yang tidak terkendali, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pengecer menjadi sub-pangkalan.
“Pengecer yang sebelumnya beroperasi secara mandiri kini akan dijadikan sub-pangkalan,” jelas Bahlil.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam distribusi LPG 3 Kg adalah lonjakan harga di tingkat pengecer yang sulit diawasi. Harga dari Pertamina ke agen berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per tabung, lalu naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 ketika sampai di pangkalan.
Namun, ketika LPG sampai di pengecer, harga bisa melonjak drastis hingga di atas Rp20.000, bahkan mencapai Rp30.000 di beberapa daerah.
“Di tingkat pangkalan, harga masih bisa diawasi Pertamina. Tapi saat sampai di pengecer, pengawasan menjadi sulit karena tidak ada instrumen yang dapat mengontrol harga,” ungkapnya.
Selain lonjakan harga, Bahlil juga menyoroti maraknya praktik oplosan yang dilakukan oleh oknum pengecer. Dengan perubahan skema ini, sub-pangkalan akan diberikan fasilitas yang sama seperti pangkalan resmi agar distribusi LPG dapat lebih transparan dan terkendali.
