JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang diambil Bareskrim Polri dalam menyelidiki dugaan penyimpangan pada proyek pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.
Sebagai bagian dari upaya hukum, Bareskrim telah melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Kepala Desa Kohod pada Senin, 10 Februari 2025. Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai langkah ini sebagai bentuk nyata dari komitmen kepolisian dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
“Saya mengapresiasi tindakan cepat dan tegas dari Bareskrim Polri dalam menangani kasus ini. Ini menunjukkan bahwa aparat serius dalam menegakkan hukum,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.
Namun, Johan menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada kepala desa. Ia mendorong Polri untuk menelusuri lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek pagar laut tersebut. Pasalnya, hingga saat ini penyelidikan baru difokuskan pada dugaan pemalsuan dokumen dan akta otentik.
“Kami ingin Polri menelusuri aliran dana dan memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual di balik proyek ini, diproses hukum. Jangan hanya pelaku lapangan yang dijerat, sementara dalang utamanya dibiarkan lolos,” tegasnya.
Johan menambahkan bahwa penggeledahan ini harus menjadi langkah awal dalam membongkar jaringan korupsi yang mungkin terlibat dalam proyek pagar laut berbasis bambu tersebut.
“Ini menjadi sinyal penting bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, terutama nelayan yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Johan menekankan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Ia juga meminta pemerintah serta aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan agar proyek-proyek serupa di masa mendatang tidak menjadi ajang penyelewengan anggaran.
“Kami akan memastikan kasus ini terus dipantau hingga tuntas. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan, agar benar-benar berjalan sesuai tujuan tanpa ada kebocoran anggaran,” tutupnya.
Komentar