JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif impor mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah.
Menurut Charles, penundaan tarif impor yang diberikan Trump memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam negosiasi dagang.
“Pemerintah harus memanfaatkan periode penundaan tarif selama 90 hari ini sebagai kesempatan penting untuk mengoptimalkan posisi kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki kebijakan domestik yang akan mendukung daya saing ekspor Indonesia,” ujar Charles dalam pernyataannya pada Sabtu, 12 April 2025.
Charles menilai bahwa penundaan tarif sebesar 32 persen untuk produk Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam menghadapi kondisi global yang sedang berubah cepat.
Lebih lanjut, Charles melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk menjadi tujuan alternatif investasi dan ekspor, terutama di tengah ketegangan perang dagang yang semakin intens. Negara-negara seperti Vietnam, China, dan Thailand diperkirakan akan terdampak lebih besar, sehingga sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur bisa memanfaatkan celah ini.
“Pemerintah harus segera mempercepat kebijakan deregulasi ekspor, mempermudah izin usaha, dan memberikan insentif fiskal untuk menangkap peluang re-shoring yang bisa datang dari negara-negara yang terdampak perang dagang,” tambah Charles.
Donald Trump sebelumnya memutuskan untuk menunda penerapan tarif impor jilid II yang semula dijadwalkan berlaku pada 9 April 2024. Penundaan ini berlaku untuk 75 negara, termasuk Indonesia, dengan tarif impor sementara ditetapkan sebesar 10 persen, meskipun Vietnam juga mendapatkan keringanan serupa.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah meminta waktu untuk bertemu dengan Trump, dengan salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai pengenaan tarif impor untuk Indonesia.
Terkait dengan negosiasi, Charles berpendapat bahwa pemerintah perlu merancang skema yang seimbang, termasuk dengan menawarkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis seperti kedelai, LPG, dan produk pangan.
“Jika AS ingin mengurangi defisit dagangnya, Indonesia bisa menawarkan peningkatan impor produk tertentu, namun dengan tetap memastikan bahwa hal ini tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah langkah diplomasi timbal balik yang rasional,” ujar Charles.
Lebih lanjut, Charles juga menyarankan agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dianggap menghambat investasi perlu direformasi untuk menarik lebih banyak investor.
“Momentum negosiasi dengan AS ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki regulasi TKDN, sehingga tetap melindungi kepentingan nasional namun juga menarik bagi para investor,” tuturnya.
Charles juga optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah akan mampu melakukan negosiasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan pelaku usaha dan potensi dalam negeri dalam proses tersebut.
“Ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mengimplementasikan strategi yang cerdas dan kebijakan yang tepat sasaran, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasional,” tutupnya.
Komentar