JurnalPatroliNews – Jakarta – Untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan menambah dua desk baru yang fokus pada isu kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
Menurut Budi, desk kebakaran hutan dibentuk sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi setelah Maret 2025. Sementara itu, desk TPPO difokuskan pada perlindungan pekerja migran Indonesia dari ancaman perdagangan manusia.
“Ada rencana menambah dua desk baru sesuai kebutuhan. Pertama untuk kebakaran hutan, mengingat musim panas akan tiba setelah Maret. Kedua, desk TPPO untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita,” ungkap Budi kepada media.
Ia juga menegaskan bahwa tujuh desk yang sudah ada sejak November 2024 akan tetap berfungsi dan melanjutkan target-target kerja yang telah ditentukan.
“Tujuh desk sebelumnya tetap berjalan dan fokus pada tugasnya masing-masing. Semua ini bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Adapun tujuh desk yang telah dibentuk sebelumnya meliputi:
- Desk Pilkada, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.
- Desk Pencegahan Penyelundupan, di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
- Desk Pemberantasan Narkoba, dengan Kapolri sebagai penanggung jawab.
- Desk Penanganan Judi Online, juga dipimpin oleh Kapolri.
- Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, di bawah supervisi Jaksa Agung.
- Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, dipimpin oleh Jaksa Agung.
- Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penambahan desk baru ini diharapkan memperkuat respons pemerintah terhadap tantangan strategis, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
