JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara kembali mencuat setelah empat pulau di wilayah perbatasan diklaim secara administratif masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut. Pemerintah Provinsi Aceh secara tegas menolak klaim tersebut, menyebut pulau-pulau itu sebagai bagian sah dari Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, angkat bicara soal status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Ia menegaskan, keempat pulau tersebut secara historis dan administratif merupakan milik Aceh.
“Itu wilayah kita. Enggak usah ribut-ribut. Santai saja. Masih ragu? Tanya saja sama rumput dan bulan di Pulau Panjang,” ujar Mualem, Minggu, 15 Juni 2025.
Mualem menduga bahwa motif di balik pengalihan wilayah itu bukan semata administrasi, melainkan karena adanya potensi besar sumber daya alam di sekitar perairan pulau-pulau tersebut. Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki pulau-pulau itu setara dengan sumber energi di wilayah Andaman, yang berada di antara India dan Myanmar.
“Kenapa sekarang empat pulau itu diperebutkan? Karena ada cadangan energi—gasnya setara dengan yang ada di Andaman. Itu inti persoalannya,” ucap Mualem dengan nada serius.
Mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu juga sempat menyelipkan sindiran dalam komentarnya soal sengketa wilayah. Ia mengajak publik untuk waspada terhadap potensi ancaman teritorial di kawasan perbatasan Aceh.
“Kita ribut soal pulau di Singkil. Kalau begitu, kita ambil saja Andaman—kan dekat. Tapi ya, jaga Pulau Rondo baik-baik, jangan sampai lepas ke India,” ujarnya sambil bergurau.
Sebagai catatan, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa status kepemilikan empat pulau tersebut telah disepakati pada tahun 1992 dalam pertemuan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut, dengan disaksikan langsung oleh Mendagri kala itu, Rudini.
Komentar