JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menimbulkan reaksi keras dari wakil rakyat di Senayan. Mereka menganggap bahwa wacana ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Luhut.
“Jadi saya minta, mendingan Pak Luhut ambil plester, ditutup saja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh. Puasa bicara Pak Luhut itu,” tegas Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7).
Mulyanto berpendapat bahwa urusan BBM seharusnya ditangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan oleh Kemenko Marves. Ia menilai kebijakan pembatasan subsidi BBM pada 17 Agustus seharusnya berasal dari Kementerian ESDM.
“Biarkan menteri yang bertanggung jawab yang berbicara. Menteri ESDM yang seharusnya menyampaikan rencana dan kriteria pembatasan baru yang diusulkan. Setelah mendapatkan tanggapan publik, barulah keputusan diambil,” jelas Sekretaris Fraksi PKS di DPR RI ini.
Mulyanto menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus jelas, terukur, dan efektif, demi kepentingan bangsa dan negara.
“Jika tiba-tiba Pak Luhut berbicara tentang pembatasan pada 17 Agustus, sementara Pak Airlangga (Menko Perekonomian) dan Pak Erick (Menteri BUMN) menolak, serta Menteri ESDM juga menolak, ini hanya akan menjadi lelucon pemerintah,” tambahnya.
Berdasarkan hal tersebut, Mulyanto meminta Luhut untuk menahan diri selama sisa masa jabatannya dalam pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang.
“Di akhir-akhir masa pemerintahan ini, lebih baik Pak Luhut berpuasa bicara,” pungkasnya.
Komentar