JurnalPatroliNews – Jakarta – Partai NasDem mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan konkret guna menghidupkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera. Dorongan ini disampaikan menyusul masih terbatasnya bantuan yang diterima warga, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada sektor peternakan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, menilai dukungan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan saat ini masih bersifat darurat dan belum menyentuh kerugian ekonomi yang dialami warga.
“Peternak kehilangan banyak ternak, mulai dari sapi hingga unggas dan babi. Namun bantuan yang ada baru sebatas pakan dan layanan kesehatan hewan. Padahal, ternak yang hilang itu merupakan sumber penghidupan utama masyarakat,” kata Arif kepada wartawan, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan skema bantuan yang lebih komprehensif agar aktivitas ekonomi warga bisa segera kembali berjalan. Selain itu, Arif menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan.
“Perencanaan anggaran pascabencana harus satu suara. Jangan sampai pemerintah daerah dan kementerian menyampaikan data berbeda, karena itu justru membuat penanganan tidak efektif,” ujarnya.
Arif menambahkan, keberhasilan program pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta ketepatan sasaran bantuan. Tanpa itu, kebijakan yang diturunkan berpotensi tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
“Kalau koordinasinya lemah, bantuan tidak akan optimal. Padahal yang kita harapkan adalah pemulihan ekonomi warga dalam jangka panjang,” tegasnya.
Di sisi lain, Arif juga meminta Kementerian Kehutanan berperan aktif mencegah terulangnya bencana serupa. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin kehutanan, terutama di kawasan hulu sungai dan daerah lereng yang rawan banjir.
“Penanganan tidak cukup hanya pada aspek ganti rugi atau penegakan hukum. Harus ada langkah tegas agar bencana banjir tidak terus berulang setiap tahun. Ini penting demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi mereka,” pungkas Arif.
