JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani, Menteri Keuangan, memberikan tanggapan terkait permintaan PDI Perjuangan (PDIP) agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%. Ia menjelaskan bahwa tanggapan pemerintah terhadap pandangan berbagai fraksi di DPR akan disampaikan pada pekan depan.
“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” ucap Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (28/5/2024).
Sebelumnya, sembilan fraksi partai politik di DPR telah menyampaikan pandangan mereka mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna mengenai KEM-PPKF 2025 yang digelar hari ini.
Fraksi PDI Perjuangan, sebagai fraksi yang mendapat kesempatan pertama berbicara, memberikan beberapa catatan kritis terhadap rancangan awal APBN yang akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu permintaan PDIP adalah agar defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Defisit pada APBN 2025, sebagai APBN transisi, harus diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP, Edy Wuryanto, dalam rapat tersebut.
Edy menyatakan bahwa fraksinya berpendapat bahwa dalam APBN transisi, tidak seharusnya pemerintahan yang lama meninggalkan beban defisit untuk program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
“Pada APBN transisi, tidak sepatutnya pemerintahan sebelumnya meninggalkan beban defisit untuk program yang belum termasuk dalam RKP dan RPJMN baru,” ujarnya.
Oleh karena itu, Edy meminta agar belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin dan tidak dialokasikan untuk belanja modal yang mencakup proyek-proyek baru dalam RKP dan RPJMN.
“Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang mencakup proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” tambahnya.
Selain PDIP, delapan fraksi lainnya juga telah menyampaikan pandangan mereka terhadap KEM-PPKF yang telah diajukan oleh pemerintah. Mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan KEM-PPKF ke tahap selanjutnya.
Setelah sembilan fraksi menyampaikan pandangan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR yang akan digelar pada 4 Juni 2024.
Komentar