JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali jadi pusat perhatian publik setelah mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Langkah ini dinilai bukan sekadar upaya membela nama baik, tetapi juga bagian dari strategi politik agar tetap berada di bawah sorotan media.
Penilaian ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam tanggapannya atas laporan polisi yang diajukan Jokowi terhadap lima pihak di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025.
“Jokowi sengaja menciptakan kegaduhan agar tetap relevan di media. Tujuannya bukan hanya menjaga citra pribadi, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian publik dari kelemahan Gibran sebagai wakil presiden,” ujar Hari, Kamis 1 Mei.
Hari menilai bahwa langkah hukum tersebut tidak sepenuhnya dilandasi oleh keinginan untuk memperjelas persoalan ijazah, melainkan lebih sebagai strategi komunikasi politik.
“Fokusnya bukan pada kebenaran akademik, tapi bagaimana menjaga dominasi di ruang pemberitaan. Dengan terus mencuatkan isu, Jokowi tetap tampil dan dapat menutupi kekurangan putranya yang kini menjabat wapres,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa pola ini menunjukkan kesadaran Jokowi atas pentingnya kontrol narasi di media, terutama dalam situasi di mana Gibran sebagai wakil presiden dinilai belum menunjukkan performa yang signifikan.
“Selama publik dan media sibuk membahas Jokowi, maka Gibran luput dari kritik dan tekanan,” tutupnya.
Komentar