Selain MBG, Pemprov Papua Tengah menggerakkan program tambahan seperti distribusi makanan tambahan dan BLT balita, layanan cek kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan Papua termasuk provinsi tercepat dalam realisasi MBG dengan capaian 25 persen target. Dari 414 titik SPPG di seluruh Papua, 101 sudah beroperasi.
Ia juga menekankan penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung ekonomi setempat, dengan pengolahan yang melibatkan mama-mama Papua sebelum disalurkan ke penerima manfaat, mulai PAUD hingga SMK.
Dorong Kemandirian Desa
Papua Tengah mencatat rekor sebagai provinsi pertama di Tanah Papua yang membentuk 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa/kelurahan. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, memberi apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, koperasi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan pilar kemandirian.
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menambahkan bahwa pembangunan desa di Papua berarti membangun Indonesia. Ia memaparkan dana desa di Papua yang hampir mencapai Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun di 2025 naik Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.
Program TEKAD dan KDMP, menurut Yandri, menjadi kunci penguatan ekonomi desa. “Jika makan siang bergizi dan koperasi desa berhasil, desa-desa lah yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dukungan Tokoh Adat
Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menyampaikan dukungan penuh terhadap MBG. Ia melihat program ini bermanfaat besar bagi generasi muda adat Papua agar sehat, berpendidikan, dan siap menjadi pemimpin masa depan Indonesia.
Selain rapat dan pertemuan, kegiatan di berbagai wilayah seperti Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari juga meliputi penyaluran bansos, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peletakan batu pertama dapur MBG.
