JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Pemerintah tengah bersiap untuk memulai pembangunan 18 proyek strategis hilirisasi dengan nilai total investasi sekitar US$ 45 miliar atau setara Rp 730 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.237 per dolar AS).
Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (23/5/2025).
Awalnya, pemerintah merancang 21 proyek hilirisasi, namun setelah evaluasi lebih lanjut, jumlah tersebut disesuaikan menjadi 18 proyek yang dinilai paling siap dan strategis.
“Rapat tadi menyepakati percepatan pelaksanaan 18 proyek hilirisasi. Nilai investasinya mendekati US$ 45 miliar, dan pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat,” ungkap Bahlil.
Salah satu proyek yang akan memulai tahap awal konstruksi adalah fasilitas produksi baterai kendaraan listrik (EV) milik perusahaan asal Tiongkok, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Groundbreaking proyek ini dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 dan menjadi simbol dimulainya gelombang besar industrialisasi berbasis sumber daya alam di era Prabowo.
Menurut Bahlil, pelaksanaan proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Satgas percepatan investasi, Kementerian Investasi, dan sejumlah kementerian teknis lain. Proyek-proyek yang dimaksud mencakup tidak hanya hilirisasi mineral seperti nikel dan bauksit, tetapi juga pengolahan komoditas dari sektor perikanan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian.
“Kita ingin membentuk rantai industri yang utuh, bukan hanya untuk baterai mobil, tapi juga motor listrik. Di Indonesia, motor jumlahnya mencapai sekitar 140 juta unit, dan ini peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada BBM,” ujar Bahlil.
Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan ekosistem baterai mobil listrik oleh konsorsium BUMN bersama perusahaan China, Ningbo Contemporary Burnp Legend Co. Ltd, anak perusahaan CATL.
Di sisi pembiayaan, Bahlil menyatakan bahwa entitas nasional seperti Danantara akan memainkan peran kunci sebagai sumber dana utama. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kepemilikan mayoritas proyek tetap berada di tangan negara, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo.
“Proyek ini adalah bagian dari agenda Merah Putih. Kita pastikan kontrol tetap dipegang oleh bangsa sendiri, baik dari sisi pengelolaan maupun kepemilikan,” tegas Bahlil.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintahan Prabowo untuk mempercepat industrialisasi, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja melalui pengelolaan sumber daya yang bernilai tambah tinggi.
Komentar