JurnalPatroliNews – Jakarta – Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Bali yang semestinya digelar pada 23 Mei 2025 memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Meski secara resmi disebutkan bahwa penundaan dilakukan karena Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhalangan hadir, sejumlah pihak menduga alasan sebenarnya jauh lebih kompleks dan bernuansa politis.
Ketua Steering Committee Musda XI Golkar Bali, Dewa Made Suamba Negara, menyampaikan bahwa penundaan Musda semata-mata karena keinginan Ketua Umum untuk hadir langsung.
“Pelaksanaan Musda di seluruh Indonesia memang dikomitmenkan agar dihadiri langsung oleh Ketua Umum. Ini bukan alasan politis,” jelasnya, Rabu (21/5/2025).
Namun, aktivis dan pegiat mahasiswa Abdul Mutalib Yamco menilai penundaan ini menyimpan potensi manuver besar di balik layar. Ia menyebut bahwa ada kekhawatiran serius terhadap ancaman kasus hukum yang tengah membayangi salah satu tokoh senior Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
“Dalam waktu dekat, besar kemungkinan kasus ini akan bergulir ke ranah hukum, terutama menyangkut keterlibatannya sebagai komisaris PT EKI yang mendapat proyek dari APBN dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp319 miliar menurut audit BPKP,” ungkap Mutalib.
Komentar