JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengungkap alasan di balik langkah pemerintahannya melakukan efisiensi anggaran secara masif. Menurutnya, langkah penghematan ini justru menjadi kunci sukses pelaksanaan sejumlah program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbicara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025), Prabowo menyatakan bahwa pendekatan pengelolaan ekonomi yang cermat dan penuh kehati-hatian menjadi pondasi kuat bagi pemerintah dalam mewujudkan rencana besar.
“Kita mengelola ekonomi dengan disiplin, dengan prinsip kehati-hatian. Dan dalam semangat itu, penghematan besar-besaran yang kita lakukan justru membuka ruang bagi realisasi berbagai agenda strategis,” ungkap Prabowo di hadapan jajaran kabinetnya.
Salah satu capaian yang disorot adalah pelaksanaan program MBG, yang dimulai sejak 6 Januari 2025. Program ini kini terus berkembang dan mencakup lebih dari 1.200 titik distribusi. Jumlah penerima manfaat juga melonjak signifikan, mencapai 3,4 juta siswa, dan masih terus bertambah.
“Perkiraan kami, jumlah penerima akan tembus 4 juta pada akhir Mei, naik ke 6 juta di bulan Juni, dan akan mencapai 22 juta pada akhir Agustus. Jika tren ini berlanjut, maka di akhir November, kita akan menjangkau hampir 83 juta orang,” paparnya.
Ia memuji kinerja jajaran pelaksana program MBG dan menilai manajemen logistik serta operasional di lapangan sebagai upaya luar biasa dalam skala nasional.
Lebih jauh, Prabowo juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Ia menyebut rasio utang Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia, dan menegaskan bahwa defisit APBN RI tetap terkendali.
“Kita jaga disiplin fiskal dengan defisit tetap di kisaran 2,5% dari PDB. Ini jauh di bawah ambang batas 3% seperti yang tercantum dalam Maastricht Treaty,” jelasnya.
Prabowo menambahkan, meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang menandatangani pakta Maastricht secara resmi, pemerintah tetap berkomitmen mengikuti standar disiplin fiskal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.
“Kita ini ingin menjadi anak baik. Walaupun tidak ikut perjanjian itu, kita justru lebih patuh. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Italia malah sudah melampaui ambang 3%, melanggar aturan yang mereka tetapkan sendiri,” ujarnya sambil menyinggung ironi tersebut.
Komentar