JurnalPatroliNews – Yogyakarta – Meskipun indeks demokrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan, para akademisi dan pengamat politik menilai bahwa kualitas substantif demokrasi seperti pengawasan terhadap korupsi dan penyimpangan justru mengalami penurunan.
Fenomena ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam sambutannya saat membuka Seminar Nasional bertema “Budaya Partisipatif Kampus dalam Melawan Regresi Demokrasi” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UWM, Jumat (4/10), di Kampus 1 UWM.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 peserta tersebut, Prof. Edy menyoroti bahwa meskipun government index Indonesia meningkat, hal ini tidak diiringi dengan perbaikan signifikan dalam hal pengawasan korupsi dan penyimpangan lainnya.
“Indeks pemerintahan kita naik, tapi anehnya, kontrol terhadap korupsi dan penyimpangan justru melemah. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berjalan prosedural, namun kehilangan esensinya,” ujar Prof. Edy.
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini lebih mengarah pada demokrasi formalistik, di mana pemilu dilaksanakan secara berkala, namun masih diwarnai praktik-praktik transaksional dan manipulatif. “Fenomena pemilih yang menukar suara dengan sembako, serta aktor politik yang membiarkan hal ini terjadi, mencerminkan lemahnya kualitas demokrasi kita,” tambahnya.
Manipulasi Hukum dan Regresi Demokrasi
Prof. Edy menyebut fenomena “demokrasi membunuh demokrasi,” yaitu ketika segelintir elit politik menggunakan sistem hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk memanipulasi undang-undang demi kepentingan pribadi.
Ia mencontohkan perubahan undang-undang demi memungkinkan pencalonan sebagai wakil presiden atau kepala daerah, yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
“Ini jelas merusak demokrasi kita. Sistem hukum diubah demi ambisi politik pribadi,” tegasnya.
Komentar