Reshuffle Kabinet, Titik Balik Demi Menyelamatkan Arah Ekonomi Bangsa

Impor Ilegal Jadi Ancaman Nyata

Selama tahun 2024, arus masuk barang-barang ilegal terus membanjiri pasar domestik. Kebijakan perdagangan seperti Permendag 3/2024 dan 7/2024 justru memberi kelonggaran yang membuka celah besar bagi produk impor masuk tanpa kontrol ketat. Akibatnya, industri manufaktur terpukul—banyak pelaku usaha lokal yang tidak mampu bersaing harus menutup usahanya. Gelombang PHK pun tak terelakkan, terutama di kalangan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keberpihakan pada produksi dalam negeri. Oleh sebab itu, seperti yang diutarakan Rocky Gerung, reshuffle kabinet adalah kesempatan emas bagi Presiden Prabowo untuk mengawali era baru yang lebih berpihak pada rakyat.

Dengan ekonomi 2025 yang mulai menunjukkan gejala mirip krisis 1998—dari ketidakharmonisan antarpejabat hingga penurunan kepercayaan investor—langkah pembenahan formasi pemerintahan menjadi sebuah keniscayaan, bukan lagi sekadar opsi.

Harvick Hasnul Qolbi: Harapan Baru di Tengah Krisis

Di tengah krisis yang melilit, muncul sosok yang dinilai mampu menawarkan angin perubahan, yaitu Harvick Hasnul Qolbi. Namanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang layak menduduki posisi strategis sebagai Menteri Perdagangan.

Dengan latar belakang sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan pengalaman panjang dalam ekonomi berbasis kerakyatan, Harvick dipandang sebagai figur yang paham denyut nadi ekonomi rakyat. Ia pernah memimpin Lembaga Perekonomian NU, menjabat Bendahara PBNU, serta punya rekam jejak kontribusi dalam sektor pertanian sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Penempatan Harvick di Kementerian Perdagangan diyakini bisa membawa semangat baru untuk memperkuat sektor produksi lokal, memberantas praktik impor ilegal, serta memulihkan posisi UMKM sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi nasional.

Reshuffle kali ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar rotasi politik, tetapi harus menjadi simbol meritokrasi—di mana kapasitas, integritas, dan pengalaman menjadi dasar utama penunjukan pejabat publik. Dalam sosok Harvick, banyak pihak menaruh harapan bahwa arah kebijakan perdagangan bisa kembali berpihak kepada rakyat.