JurnalPatroliNews – Jakarta – Inisiatif Sekolah Rakyat yang kini dijalankan Kementerian Sosial bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari pendekatan menyeluruh pemerintah dalam memerangi kemiskinan.
Menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, program ini diintegrasikan langsung dengan upaya perlindungan sosial serta penguatan ekonomi keluarga.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat.
Agus menyampaikan bahwa sejak dirinya dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung memberi mandat tegas: selesaikan masalah kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 3,1 juta penduduk miskin ekstrem, atau sekitar 0,7 persen populasi, yang ditargetkan harus dientaskan sebelum 2026. Adapun angka kemiskinan umum yang kini berada di kisaran 8,57 persen (sekitar 24 juta orang), diharapkan bisa ditekan hingga di bawah 5 persen pada 2029.
“Target besar ini tentu tidak bisa dikerjakan Kemensos sendiri. Kami butuh kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” ujar Agus, Sabtu 24 Mei 2025.
Ia lalu menyinggung kisah inspiratif Naila, seorang anak dari Makassar yang hidup dalam kondisi serba kekurangan: rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap seng, dan berdiri di atas tanah sengketa. Setelah Naila masuk Sekolah Rakyat, pihak Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk mengurus hak tempat tinggal dan kondisi keluarganya. Kisah ini sempat disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan Halalbihalal bersama keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini.
“Contoh seperti Naila inilah mengapa kami libatkan semua pihak. Perubahan harus menyeluruh, dari pendidikan, hak dasar, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga,” tambah Agus.
Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Kemensos fokus di sektor hilir dalam menangani dampak kemiskinan. Namun kini, arah kebijakan telah bergeser menjadi lebih proaktif dan transformatif: memberdayakan rakyat agar mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan.
Total anggaran Rp75 triliun telah digelontorkan untuk mendukung dua program utama yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang langsung disalurkan ke rekening para penerima manfaat.
Agus menuturkan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah ini memanfaatkan fasilitas milik Kemensos yang sudah ada dan akan diperluas hingga mencapai 100 sekolah hingga akhir tahun.
“Inilah arah baru bansos: bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan melalui pendidikan dan perlindungan yang terintegrasi,” pungkasnya.
Komentar