Sementara itu, demonstrasi yang diikuti sekitar 100 ribu warga memadati kawasan Jalan Tombronegoro, depan Kantor Bupati Pati. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gelombang protes terhadap kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen—meski baru lima bulan menjabat.
Kebijakan itu memicu amarah warga, apalagi Sudewo sempat menantang masyarakat yang menolak kenaikan PBB untuk menggelar aksi besar. Meski kemudian ia menyampaikan permintaan maaf dan membatalkan kebijakan tersebut, massa tetap turun ke jalan.
Situasi semakin memanas ketika DPRD Pati mengadakan sidang paripurna mendadak di hari yang sama. Hasilnya, mayoritas fraksi—termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, hingga Gerindra—menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan Sudewo.
Menanggapi semua desakan tersebut, Sudewo secara tegas menolak mundur. Kepada wartawan yang menemuinya di sela-sela aksi, ia menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai bupati.
