JurnalPatroliNews – Jakarta,- Kalangan pengusaha meyakini bahwa isu ketenagakerjaan khususnya dalam pengupahan selalu menjadi bahan politik. Kejadian terlihat ketika ada seorang calon Bupati menjanjikan upah besar kepada konstituen, namun ujung-ujungnya berakhir dengan kalah.
“Dulu ada Bupati di salah satu daerah di Jabar, itu kampanyenya akan menjadikan upah minimum tertinggi di RI. Apa menang bupati? gak juga. Dulu juga ada Capres didukung kelompok tertentu yang punya kepentingan ini, apa menang capresnya? gak menang juga,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Selasa (3/1/23)
Ia menyebut isu ketenagakerjaan khususnya pengupahan selalu dipolitisasi. Hariyadi secara gamblang yakin itu terjadi karena kepala daerah punya kepentingan politik tertentu.
“Kemarin kita terima SK gubernur, sudah diatur lalu diatur di luar kewenangan dia. Kenapa? karena politik, padahal kami selalu mengingatkan isu tenaga kerja nggak ada relevansi terhadap elektabilitas. Itu kenyataan udah berkali-kali,” katanya.
Ia mengingatkan politisi jangan masuk ke ranah ketenagakerjaan khususnya pengupahan karena begitu isu ini dicampuri dengan urusan politik, maka yang dirugikan adalah masyarakat.
“Mereka teman-teman politisi nggaK pernah berpikir matang, dia pikir isu populis ini dikira mendongrak, kan nggak ada relevansi,” sebutnya.
Komentar