Anggota DPRP dari Partai Demokrat itu juga menyatakan pemberdayaan dan kerjasama dengan media-media lokal Papua harus diakomodir pada APBD-P 2023 untuk mempublikasikan program-program pembangunan dengan baik.
Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi Media Orang Asli Papua (FPRM-OAP) mendukung DPR Papua agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua.
Ketua FPRM-OAP, Simon Baab, menegaskan sejak Pemprov Papua melakukan perampingan OPD tahun 2020 lalu, Biro Humas dan Protokoler Setda Papua dileburkan kedalam Dinas Kominfo Papua, saat itulah, peran dan kerjasama dengan pers tidak maksimal.
“Teman-teman pemimpin media asli Papua melaporkan tagihan-tagihan media mereka dikembalikan, tanpa alasan yang jelas. Padahal dinas ini kelola dana milliar rupiah. Kita ke kantor Kominfo tidak diterima, pejabatnya mungkin alergi dengan wartawan OAP. Kenapa Kadis Kominfo kembalikan tagihan media anak-anak asli Papua? Itu jadi pertanyaan,”kritik Simon.
Komentar