JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya strategis memperpendek jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus menekan praktik rentenir dan pinjaman ilegal.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat terbatas dengan Menhan Prabowo dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis, 8 Mei 2025.
Zulhas menyampaikan, koperasi-koperasi ini dirancang untuk menyalurkan barang langsung dari pusat ke masyarakat desa, seperti pupuk bersubsidi, tabung elpiji, hingga bantuan pemerintah lainnya, tanpa perantara spekulan maupun tengkulak.
“Intinya bukan hanya memutus rantai pasok yang panjang, tapi juga menutup celah bagi pinjol dan rentenir. Karena Kopdes akan bermitra langsung dengan BRI dan lembaga resmi lainnya,” ujar Zulhas.
Per 8 Mei 2025, tercatat 9.835 unit Kopdes Merah Putih telah terbentuk di berbagai pelosok Indonesia dan jumlahnya terus bertambah setiap hari.
Dalam hal operasional, koperasi ini akan berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia serta bank-bank anggota Himbara seperti BRI dan BNI. Selain menyalurkan barang kebutuhan pokok, Kopdes juga akan berperan sebagai agen layanan keuangan, semisal melalui sistem BRI Link atau BNI Link.
Pemerintah menjadwalkan peluncuran resmi dan pengoperasian nasional Kopdes Merah Putih pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Untuk mendukung aktivitas awal, pemerintah telah menyiapkan skema kredit dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi.
“Ini bukan hibah. Pemerintah menyiapkan plafon pinjaman sebesar tiga miliar rupiah sebagai pembiayaan awal untuk tiap koperasi,” jelas Zulhas menutup keterangannya.
Komentar