JurnalPatroliNews | Jakarta – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengingatkan pentingnya kewaspadaan prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) terhadap ancaman perang kognitif serta perang informasi yang berkembang seiring perubahan lingkungan strategis global.
Penguasaan informasi, teknologi, dan pembentukan persepsi masyarakat dinilai menjadi bagian dari dinamika ancaman yang tidak lagi terbatas pada kekuatan militer secara fisik.
Pesan tersebut disampaikan Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat, CRGP., saat memimpin Upacara Bendera tanggal 17 November 2026 di lingkungan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).
Upacara tersebut diikuti prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI di lingkungan Mabes TNI. Dalam amanatnya, Basuki menekankan bahwa perkembangan situasi global, regional, maupun nasional harus diantisipasi melalui peningkatan kewaspadaan dan pemahaman terhadap berbagai bentuk ancaman.
Menurutnya, karakter peperangan terus mengalami perubahan. Konflik tidak hanya berlangsung melalui kekuatan senjata dan pengerahan pasukan, tetapi juga melalui penguasaan informasi, teknologi, ekonomi, serta upaya memengaruhi cara pandang masyarakat.
“Lingkungan strategis global, regional, dan nasional semakin kompleks. Perang kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melalui penguasaan informasi, teknologi, ekonomi, serta pembentukan persepsi masyarakat,” tegas Marsda TNI Basuki Rochmat.
Perang Informasi Menjadi Tantangan Baru
Peringatan tersebut menyoroti semakin pentingnya dimensi informasi dalam menghadapi perkembangan ancaman modern. Arus informasi yang bergerak cepat melalui berbagai platform digital dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini, memengaruhi persepsi, bahkan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, perang kognitif menjadi salah satu tantangan yang perlu dipahami prajurit TNI. Upaya memengaruhi pola pikir, penilaian, dan pengambilan keputusan masyarakat dapat berlangsung melalui penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi narasi, hingga provokasi di ruang digital.
Karena itu, kemampuan memilah informasi dan memahami sumber berita menjadi bagian penting dari kewaspadaan setiap personel TNI.
Prajurit Diminta Tidak Mudah Terprovokasi
Basuki secara khusus mengingatkan seluruh prajurit dan PNS TNI agar bijak menggunakan media sosial. Setiap informasi yang diterima maupun dibagikan harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya.
Ia menegaskan bahwa personel TNI tidak boleh menjadi bagian dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun konten provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
“Saring sebelum membagikan, periksa kebenaran sumber informasi dan jangan menjadi bagian dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi,” pesannya.
Peringatan ini menjadi pengingat bahwa aktivitas di ruang digital juga berkaitan dengan tanggung jawab kedinasan. Sikap prajurit dalam menerima dan menyebarkan informasi harus mencerminkan kedisiplinan, ketelitian, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan institusi TNI.
TNI Harus Tetap Netral dan Menjadi Perekat Bangsa
Selain kewaspadaan terhadap perang informasi, Askomlek Panglima TNI menegaskan kembali pentingnya menjaga netralitas TNI. Institusi militer harus tetap berdiri di atas semua golongan dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan nasional.
Basuki mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta menjaga hubungan TNI dengan seluruh elemen masyarakat.
“TNI harus tetap netral, berdiri di atas semua golongan dan menjadi perekat persatuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan memegang prinsip profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
“Teruslah menjadi prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” kata Basuki.
Kewaspadaan Digital Bagian dari Profesionalisme Prajurit
Amanat dalam upacara 17-an tersebut menegaskan bahwa tantangan pertahanan negara pada era digital membutuhkan kesiapan yang lebih luas. Selain kemampuan operasional dan penguasaan teknologi, personel TNI juga dituntut memiliki kecermatan dalam menghadapi arus informasi.
Prajurit yang profesional tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas sesuai bidangnya, tetapi juga harus memiliki kedisiplinan dalam menggunakan media komunikasi dan menjaga ruang informasi dari penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
Di tengah kompleksitas lingkungan strategis, kewaspadaan terhadap perang kognitif dan perang informasi menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional. Pesan Mabes TNI tersebut sekaligus mengingatkan bahwa persatuan bangsa perlu dijaga, baik di ruang nyata maupun di ruang digital.















Komentar