JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan perkembangan ini setelah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.
“Dalam kurun waktu satu setengah bulan, alhamdulillah, program ini sudah menjangkau seluruh 38 provinsi dan beroperasi di 693 satuan pelayanan. Minggu ini, kami targetkan bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” ujar Dadan.
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan langkah besar dalam memastikan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, mendapatkan akses gizi yang cukup. Dalam waktu relatif singkat, program MBG telah berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah.
Penyesuaian Selama Ramadan
Dadan juga mengungkapkan bahwa selama bulan Ramadan, program MBG akan tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian. Distribusi makanan akan diatur agar anak-anak yang berpuasa bisa menikmati santapan mereka saat berbuka, sementara mereka yang tidak berpuasa tetap bisa mengonsumsinya di sekolah atau rumah.
“Akan ada variasi menu, misalnya bubur kacang hijau atau kolak, tetapi tetap dengan komposisi gizi yang seimbang, terdiri dari protein, karbohidrat, dan serat,” jelasnya.
Selain menjaga kualitas gizi, program ini juga berupaya untuk mengurangi limbah dengan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Di beberapa wilayah, anak-anak diwajibkan menukar kemasan makanan setiap hari guna membiasakan mereka dengan konsep pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
“Sebagai contoh, di Sukabumi, anak-anak membawa makanan dalam kantong yang harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan yang baru. Ini melatih kedisiplinan sekaligus mengurangi sampah plastik,” tambahnya.
Evaluasi dan Keberlanjutan Program
Program MBG akan terus berjalan hingga menjelang Idulfitri dengan evaluasi berkala setiap minggu. Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan khusus di wilayah dengan mayoritas non-Muslim, memastikan kesetaraan dalam distribusi makanan tanpa mengesampingkan perbedaan kebiasaan masyarakat setempat.
“Ada wacana di daerah non-Muslim untuk tetap memasak seperti biasa, tetapi kami masih akan mengevaluasi apakah diperlukan penyesuaian lebih lanjut. Setelah berjalan satu minggu, kami akan melihat pola terbaik untuk diterapkan,” pungkas Dadan.
Komentar