JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekitar tujuh dari sepuluh pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta dikabarkan tengah bersiap melakukan pemangkasan tenaga kerja secara signifikan akibat tekanan ekonomi yang kian memburuk. Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyebut rencana pengurangan karyawan bisa mencapai 10% hingga 30% dari total pekerja yang ada.
“Jika tidak ada intervensi nyata dari pemerintah, banyak pengusaha tidak memiliki alternatif lain selain mengurangi jumlah pekerja,” ungkap Sutrisno dalam konferensi pers daring, Senin (26/5/2025).
Langkah tersebut muncul seiring merosotnya tingkat hunian kamar hotel secara drastis, sementara beban operasional seperti biaya air PDAM yang melonjak hingga 71%, tarif gas industri naik 20%, dan UMP yang naik 9% semakin menekan margin keuntungan para pelaku usaha.
Hasil survei internal PHRI menunjukkan bahwa pelaku industri sudah mulai melakukan efisiensi, terutama dengan menghentikan perekrutan dan memangkas pekerja non tetap seperti tenaga kontrak serta harian lepas.
Sementara di sektor restoran, kondisi tidak jauh berbeda. Menurut Baskoro, salah satu perwakilan pelaku usaha kuliner, walaupun belum terjadi PHK, namun perekrutan pegawai baru dan penerimaan peserta magang telah dihentikan sementara. “Semua kami freeze dulu. Tidak ada penambahan tenaga kerja saat ini,” jelasnya.
PHRI menekankan bahwa bila gelombang PHK ini benar-benar terjadi, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor lain yang terhubung dengan industri pariwisata, seperti petani, UMKM, penyedia logistik, hingga para seniman lokal. Saat ini, sektor perhotelan dan restoran di DKI Jakarta mempekerjakan lebih dari 600 ribu orang dan berkontribusi sekitar 13% terhadap PAD.
“Krisis ini bukan hanya berdampak pada pekerja hotel dan restoran, tapi juga terhadap rantai ekonomi yang lebih luas,” tambah Sutrisno.
Sebagai solusi, PHRI mendesak pemerintah untuk segera memberikan dukungan konkret, antara lain melalui relaksasi anggaran kegiatan pemerintahan di hotel, penyesuaian tarif energi, serta penyederhanaan proses izin dan sertifikasi usaha.
“Kalau tidak ada langkah cepat dan tegas, industri ini terancam ambruk, dan ribuan keluarga bisa kehilangan sumber penghasilan utama,” tegasnya.
Komentar