JurnalPatroliNews – Jakarta – Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998 hanyalah rumor, telah memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Js Kristan, Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku), yang menilai ucapan Fadli sebagai bentuk pengingkaran terhadap penderitaan nyata para korban.
Melalui pernyataan tertulis yang dikutip Minggu, 15 Juni 2025, Kristan menegaskan bahwa temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas HAM telah secara terang menjabarkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Surabaya, dan Medan, berdasarkan Laporan Akhir 23 Oktober 1998.
“Fakta-fakta itu terdokumentasi dengan sangat jelas dalam laporan resmi negara. Tidak ada ruang untuk menyebutnya sekadar cerita,” ujar Kristan.
Menurutnya, sikap Fadli tidak hanya menyakiti para penyintas, tetapi juga mencoreng upaya pelurusan sejarah yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Ia menilai pernyataan Fadli justru membuka luka lama yang belum pernah benar-benar dipulihkan.
“Kalau kita ingin belajar dari sejarah, kita harus berani menatap kebenaran, pahit sekalipun. Bukan malah menyamarkannya dengan narasi kosong,” kata Kristan.
Ia juga menyindir jabatan Fadli sebagai Menteri Kebudayaan, yang seharusnya menjadi garda depan dalam merawat ingatan kolektif bangsa, bukan justru meremehkannya.
“Sangat ironis bila seorang pejabat kebudayaan justru bersikap tidak berbudaya. Fadli Zon seolah menolak empati dan justru menyebarkan ilusi,” tegasnya.
Kristan meminta Fadli untuk mencabut pernyataannya dan secara terbuka meminta maaf kepada publik, terutama keluarga korban. Bila tidak, Kristan menyerukan agar Fadli mempertimbangkan mundur dari posisinya karena telah menciptakan kegaduhan publik.
Gemaku juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji kembali arah narasi sejarah yang dibangun oleh pemerintah, agar tetap berpijak pada fakta sejarah, bukan versi halusinatif yang menyesatkan generasi mendatang.
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan publik, Fadli Zon menyebut bahwa tidak ada bukti kuat terkait tuduhan pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998. Ia mempertanyakan kebenaran laporan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari perdebatan sejarah.
“Kalau memang ada pemerkosaan massal, mana buktinya? Tidak ada data keras yang menunjukkan itu. Itu hanya cerita,” ucap Fadli dalam pernyataannya.
Fadli juga mengaku dirinya pernah menolak klaim tim pencari fakta soal kekerasan seksual massal, dan menurutnya pihak tersebut gagal membuktikan tuduhan tersebut secara konkret.
“Saya ingin sejarah yang kita bangun bisa mempersatukan bangsa, bukan membuat kita terus terpecah,” pungkas Fadli.
Namun bagi banyak kalangan, sikap ini justru dinilai sebagai bentuk penghapusan sejarah yang menyakitkan dan menambah beban psikologis para penyintas tragedi kemanusiaan Mei 1998.
