JurnalPatroliNews – Jakarta – Kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ditempatkan untuk berkantor di Papua mencuat dan memicu perbincangan publik. Namun, sejumlah pejabat pemerintah segera memberikan klarifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa yang akan berkedudukan di Papua bukan Wapres Gibran, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa jika benar Gibran diberi mandat khusus untuk menangani isu-isu strategis di Papua, hal ini bisa menjadi ajang pembuktian penting bagi dirinya.
“Mas Gibran selama ini dikenal sebagai representasi anak muda. Dia dipilih karena dianggap bisa mewakili suara generasinya. Tapi justru tantangan terberatnya datang dari anak muda juga dia harus bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar mampu bekerja dan memberi dampak,” kata Hendri, Kamis (10/7).
Menurutnya, sejauh ini peran Gibran lebih banyak terlihat dalam acara-acara simbolik dan seremonial. Namun publik masih menanti kontribusinya yang nyata dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.
Penugasan ke Papua, terutama yang menyangkut pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, bisa menjadi panggung penting bagi Gibran untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya.
Hensat sapaan akrab Hendri Satrio juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam menjalankan peran sebagai Wapres bisa menjadi pukulan bagi persepsi publik terhadap generasi muda yang terjun ke panggung politik nasional.
“Apapun tugas yang diberikan Presiden Prabowo kepada Mas Gibran, harus dijalankan dengan maksimal. Karena ini juga menyangkut citra Presiden Jokowi. Kalau Gibran gagal menunjukkan kinerja, publik bisa mempertanyakan keputusan politik ayahnya,” ujar Hensat menutup pernyataannya.
Komentar