JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota DPD RI dari Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan keyakinannya bahwa Provinsi Jawa Timur mampu terus menurunkan angka pengangguran terbuka melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.
Hal ini ia sampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu LPKS dan Perizinan Sektor Ketenagakerjaan yang berlangsung di Graha KADIN Jatim, Selasa (15/7/2025).
LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Jatim menekankan pentingnya keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang siap menghadapi tantangan industri masa kini.
“Upaya menyinergikan dunia usaha dan dunia pendidikan harus terus kita dorong. Kehadiran LPKS yang kuat sangat penting sebagai penghubung antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja terampil,” ujar LaNyalla di Surabaya.
Ia menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, asosiasi, dan himpunan vokasi terhadap LPKS, sebagai langkah konkret dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, penguatan sektor ketenagakerjaan ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.
Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur turun menjadi 3,61%, angka yang disebut LaNyalla sebagai indikator keberhasilan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan.
“Kita harus terus menjaga momentum positif ini. Semoga kerja keras semua pihak bisa membawa Jawa Timur menjadi provinsi dengan ketenagakerjaan yang tangguh di tengah situasi ekonomi global yang masih tidak menentu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa KADIN terus berkomitmen untuk mendorong reformasi sistem pelatihan vokasi agar adaptif terhadap dinamika industri.
“Kami ingin memastikan bahwa pelatihan kerja mampu menjawab kebutuhan pasar secara nyata. Pemetaan keberadaan LPKS di seluruh wilayah Jatim menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran,” ujar Adik.
Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola dan mutu LPKS menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mencetak SDM unggul dan berdaya saing. Salah satu fokus utama adalah percepatan perizinan melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA), yang dinilai mampu mempercepat proses legalisasi lembaga pelatihan dengan prinsip transparansi dan efisiensi.
“Dengan sistem OSS-RBA, lembaga pelatihan mendapat kepastian hukum yang mendukung peningkatan layanan. Ini penting agar mutu pelatihan bisa meningkat merata di seluruh Jatim,” jelasnya.
Adik juga menyoroti pentingnya pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter, ketahanan mental, dan kemampuan berinovasi.
“Kita butuh tenaga kerja yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga siap bersaing di pasar global dengan mentalitas unggul,” tutupnya.
Acara tersebut turut didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, DPD HILLSI Jatim, serta DPD Forlat Vokasi Indonesia Jatim, sebagai bagian dari strategi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dalam menyelaraskan dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri riil.
