JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, secara resmi menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam dua agenda penting kenegaraan: Sidang Tahunan MPR dan Peringatan Hari Konstitusi.
Undangan tersebut disampaikan langsung saat pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Dalam keterangannya kepada media, Muzani menjelaskan bahwa Sidang Tahunan MPR tahun ini akan digelar lebih awal dari jadwal biasanya, yakni pada Jumat, 15 Agustus 2025, bukan 16 Agustus sebagaimana lazimnya.
“Sesuai tata tertib, sidang tahunan yang semula dijadwalkan 16 Agustus dimajukan satu hari karena pertimbangan kalender. Presiden telah menyetujui pelaksanaannya pada hari Jumat,” jelas Muzani.
Selain itu, MPR juga telah menjadwalkan Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025, dan Presiden Prabowo turut diminta kehadirannya dalam acara tersebut.
“Dalam pertemuan tadi, kami juga menyampaikan undangan resmi kepada Presiden untuk menghadiri Peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus,” imbuhnya.
Tak sekadar membahas agenda seremonial, pertemuan itu juga menyentuh isu strategis terkait penyusunan Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Muzani menyebut bahwa Presiden Prabowo meminta agar naskah yang tengah disusun tim ahli tersebut ditelaah lebih mendalam sebelum diputuskan bentuk payung hukumnya.
“Presiden menyarankan agar naskah PPHN diperiksa kembali, disempurnakan, lalu diputuskan apakah akan dituangkan dalam bentuk TAP MPR, undang-undang, atau produk hukum lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan MPR juga menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif Presiden Prabowo dalam kancah diplomasi global. Beberapa lawatan luar negeri yang disoroti antara lain kunjungan ke Arab Saudi, keikutsertaan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil, serta partisipasi dalam perayaan Hari Nasional Prancis (Bastille Day).
“Ini adalah langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa besar dan berwibawa di mata dunia,” kata Muzani.
Tak ketinggalan, dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina juga menjadi bagian dari diskusi. Muzani menekankan bahwa komitmen Presiden untuk terus menyuarakan dukungan di forum internasional perlu ditopang oleh arah kebijakan nasional yang bersifat lintas periode.
“Presiden menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, diperlukan kerangka haluan negara yang menjamin konsistensi kebijakan luar negeri kita, siapa pun pemimpinnya di masa depan,” tutupnya.
