JurnalPatroliNews – Jakarta – Harapan meredanya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali terancam setelah muncul tuduhan pelanggaran kesepakatan damai dari pihak militer Thailand. Hanya dua hari pasca penandatanganan gencatan senjata, ketegangan meningkat akibat aksi militer yang diduga dilakukan oleh pasukan Kamboja di tiga lokasi perbatasan sengketa.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu (30/7/2025), militer Thailand mengklaim bahwa unit militer Kamboja melakukan penyerangan di wilayah Provinsi Sisaket, perbatasan timur laut Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja bagian utara. Insiden ini disebut memicu aksi balasan dari militer Thailand, memunculkan kekhawatiran akan terulangnya konflik bersenjata paling mematikan dalam 10 tahun terakhir di kawasan Asia Tenggara.
“Pasukan Kamboja dilaporkan menggunakan senapan ringan serta peluncur granat. Sebagai bentuk perlindungan, kami terpaksa memberikan respons terukur,” ujar Juru Bicara Militer Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, dikutip dari Reuters.
Ia menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran kedua sejak gencatan senjata diberlakukan, dan menuding Kamboja telah melecehkan komitmen damai yang disepakati. “Tindakan seperti ini memperburuk upaya mengurangi ketegangan dan menggerus kepercayaan antara kedua negara,” tambahnya.
Kesepakatan damai yang diumumkan pada Senin malam sebelumnya merupakan hasil dari mediasi intensif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Perjanjian itu diharapkan menjadi solusi atas konflik lima hari yang telah merenggut sedikitnya 43 nyawa dan menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduk dari kedua negara harus mengungsi.
Selain karena alasan kemanusiaan, gencatan senjata juga dipicu oleh tekanan ekonomi. Amerika Serikat, sebagai mitra dagang utama Thailand dan Kamboja, mengancam akan menaikkan tarif bea masuk hingga 36% terhadap produk dari kedua negara bila pertempuran berlanjut. Presiden Trump bahkan dikabarkan langsung menghubungi para pemimpin kedua negara dan mengarahkan tim ekonominya untuk membuka negosiasi tarif sebagai insentif bagi perdamaian.
Sementara itu, Pemerintah Kamboja membantah keras tudingan tersebut. Dalam pernyataan pers yang disampaikan di hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian damai.
“Kamboja menolak dengan tegas tuduhan pelanggaran itu. Tuduhan tersebut tidak berdasar, menyesatkan, dan justru merusak proses pembentukan rasa saling percaya yang masih rentan,” ujar Sounry.
Ia juga mendesak agar dibentuk sistem pemantauan independen guna memastikan implementasi gencatan senjata berjalan adil dan transparan di lapangan.
