Swedia Desak Uni Eropa Hentikan Kerja Sama Dagang dengan Israel karena Agresi di Gaza

JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, secara tegas meminta Uni Eropa untuk menangguhkan hubungan dagang dengan Israel menyusul meningkatnya kekerasan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, Palestina. Seruan ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Menurut Kristersson, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan menyedihkan.

“Israel telah gagal memenuhi tanggung jawab dasarnya serta komitmen internasional untuk memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah konflik,” ujar Kristersson, Kamis (31/7), dikutip dari AFP.

Ia menyampaikan bahwa Swedia kini secara resmi mendorong Uni Eropa untuk menghentikan sementara aspek perdagangan dalam perjanjian asosiasi dengan Israel.

Perjanjian asosiasi tersebut selama ini menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Uni Eropa dan Israel. Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar bagi Israel, menyumbang sekitar sepertiga dari total perdagangan internasional negara tersebut, berdasarkan data resmi UE.

Kristersson juga menekankan pentingnya bagi pemerintah Israel untuk segera membuka akses bantuan bagi warga sipil di Gaza.

Langkah Swedia ini mengikuti jejak Belanda yang lebih dulu mengancam akan menangguhkan kerja sama dagang jika Israel tak memenuhi tanggung jawab kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menyatakan bahwa negaranya siap mendorong penangguhan kerja sama jika situasi tidak membaik.

Sementara itu, laporan Uni Eropa pada Juni lalu menyebut bahwa Israel kemungkinan besar melanggar komitmen hak asasi manusia dalam kerja sama yang ada.

Di tengah tekanan tersebut, posisi Israel semakin terjepit setelah Inggris, Prancis, dan Kanada tiga negara besar di panggung global menyatakan akan secara resmi mengakui kedaulatan Palestina pada September mendatang. Inggris dan Prancis, yang juga merupakan pilar utama Uni Eropa, memberi sinyal dukungan kuat terhadap pengakuan kemerdekaan Palestina.

Dorongan internasional ini mencuat seiring dengan krisis pangan parah yang melanda Gaza, di mana ratusan warga dilaporkan tewas akibat kelaparan dan malnutrisi. Krisis tersebut dipicu oleh blokade ketat Israel yang berlangsung sejak agresi militer dimulai pada Oktober 2023.

Sepanjang agresi ini, lebih dari 60.000 warga Palestina kehilangan nyawa, sementara ratusan ribu rumah luluh lantak.